 |
| Puluhan pemuda Pulau Sumbawa desak pemerintah sahkan PPS |
Garis Merah- Aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa semakin menguat.
Hari ini Kamis 15 Mei 2025 di Kabupaten Sumbawa Barat, ribuan masyarakat menggelar aksi menuntut pemerintah pusat segera mencabut moratoriuum pembentikan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Sementara di Mataram puluhan pemuda yang tergabung dalam Komite Pemuda Pembentukan PPS menggelar audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H. Lalu Gita Ariadi.
Dalam audiensi ini puluhan pemuda ini meminta Pemprov NTB bersikap atas desakan percepatan pembentukan PPS tersebut.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan sebagai daerah induk Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sangat mendukung terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) PPS, namun saat ini rencana tersebut masih terkendala moratorium dari pemerintah pusat.
"Nanti kalau ada tanda-tanda di buka kran kebijakan moratorium, kita bergegas sama-sama," ujarnya.
Miq Gita sapaan akrabnya menjelaskan sebagai bagian dari kepanjangan tangan pemerintah pusat, tentu Pemprov NTB tidak terpisah. Meski begitu, pihaknya akan terus berkonsolidasi dengan pemerintah pusat terkait percepatan PPS.
"Bila nanti ada tambahan persyaratan-persyaratan maka akan dilengkapi," kata Miq Gita didampingi Kasat Pol PP sekaligus Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Pathul Gani.
Menurut dia, terpenting saat ini bagaimana elemen di daerah membentuk jaringan nasional bersama provinsi lain untuk ikut meminta pencabutan moratorium DOB, sehingga pembentukan PPS dengan lainnya bisa dipercepat.
"Jadi nggak bisa sendiri, teman-teman juga harus buat jaringan nasional bersama provinsi lain yang ingin membentuk DOB untuk mendesak menyuarakan ke nasional sehingga ada kebijakan mencabut merotorium," terangnya.
Namun demikian, Miq Gita berharap aspirasi memperjuangan PPS tersebut disampaikan dengan cara-cara damai, simpatik, dan konstruktif. Tidak dengan melakukan blokade atau menutup akses Pelabuhan Poto Tano. Karena jika itu terjadi maka yang rugi sendiri adalah masyarakat.
"Kami sangat mengapresiasi kalau aksi unjuk rasa dilaksanakan secara baik. Mari kita menyuarakan aspirasi dengan cara-cara simpatik dan konstruktif. Kalau blokade harga-harga barang meningkat. Yang rugi siapa, ya masyarakat sendiri, untuk itu mari kita bersama-sama melakukan ini dengan tertib," ucapnya.
Sementara Koodinator Lapangan Pemuda Komite Percepatan Pembentukan PPS (KP4S), Haris Munandar dalam audiensinya menyampaikan tiga tuntutan terkait PPS tersebut, yakni meminta pemerintah pusat mencabut moratorium DOB.
Selanjutnya mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan perancangan hingga pengesahan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah.
"Mendesak DPR RI dan Presiden untuk segera merancang DOB PPS," katanya.
Audiensi Pemuda Komite Percepatan Pembentukan PPS (KP4S) ini berjalan damai dan dikawal personil kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemprov NTB.(GM1)
0 Komentar