 |
| Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi |
Garis Merah- Sejumlah elemen masyarakat bakal menggelar aksi unjuk rasa dan pemblokiran Pelabuhan Pototano pada Hari Kamis 15 Mei 2025.
Aksi tersebut digelar untuk mendesak pemerintah segera mengesahkan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Beragam tanggapan dari berbagai pihak terkait rencana unjuk rasa disertai penutupan Pelabuhan Pototano ini.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Kominfotik NTB juga memberikan tanggapan.
Juru bicara Pemprov NTB sekaligus Kadis Kominfotik Yusron Hadi dalam pers release yang diterima media ini, Selasa (14/5) mengatakan pada dasarnya menghormati dan mempersilahkan untuk menyampaikan aspirasi tetapi harus dilakukan dengan damai dan tidak menganggu ketertiban umum terlebih akan berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut mantan Plt BKD NTB ini menyatakan aspirasi pembentukan PPS tersebut bukan hal baru dan bahkan sudah pernah diusulkan ke pemerintah pusat namun terbentur moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
"Kewenangan pengaturan maupun pembentukan DOB ada pada pemerintah pusat, bukan pada pemerintah kabupaten/kota ataupun pemerintah Provinsi. Oleh karenanya mari kita taati regulasi yang sedang berlaku," kata Yusron.
Dia menghimbau agar masyarakat fokus melanjutkan pembangunan bersama pemerintah. Ketertiban dan keamanan kata mantan Kepala Biro Humas NTB ini adalah modal dasar dalam pembangunan daerah.
"Saat ini daerah kita terus bergerak membangun. Mari kita curahkan tenaga dan pikiran kita untuk bersama-sama fokus melanjutkan pembangunan dan memajukan daerah kita Nusa Tenggara Barat," ujarnya.
"Masih banyak ikhtiar kita dan salah satu modal dasar membangun yang baik adalah situasi yang aman dan tertib. Oleh karenanya pemerintah Provinsi NTB mengajak kita bersama-sama mari terus menjaga ketertiban dan keamanan yang saat ini tetap bagus, terus bergandeng tangan memajukan daerah yang kita cintai ini," pungkasnya.(GM1)
0 Komentar