 |
| Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI |
Garis Merah- Setelah sekian lama berstatus sebagai kawasan konservasi, Kawasan Gili Tramena (Terawangan, Meno, Air) bakal segera dicabut dan dikembalikan lagi sebagai daerah tujuan wisata dan investasi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal usai menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Gedung Tambora Kantor Gubernur NTB, Selasa 11 Agustus 2026.
Lebih lanjut Miq Iqbal panggilan akrab orang nomor satu di NTB ini memaparkan, kepastian akan dicabutnya status konservasi di kawasan tiga Gili tersebut setelah dilakukanya pertemuan dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian KKP, Kementerian Pariwisata, BPN/ATR dan Komisi II DPR RI.
"Kami sudah duduk bersama dengan berbagai pihak diantaranya Kemenhut, KKP, Kemenpar, BPN/ATR dan Komisi II, kita ingin persoalan ini selesai pada khir tahun, kita ingin penyelesaian nya one for all jadi semua kita selesaikan baik dari sisi hukum dan konservasi ini" kata Gubernur.
Lebih jauh Iqbal memaparkan usai dicabut status konservasi ini, Pemprov NTB tengah mempersiapkan langkah lanjutan untuk meningkatkan iklim pariwisata di Gili Tramena termasuk diantaranya penyelesaian sengketa lahan penyediaan air bersih dan penanganan sampah.
"Ini yang sedang kita bahas juga langkah lanjutan setelah status konservasi dicabut, kita ingin semua penyelesaian ini tuntas baik dari lahan, air bersih dan sampah," jelas Iqbal.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan persoalan air bersih di tiga Gili akan di upayakan melalui sistem Beach Well. Sementara untuk penangan sampah akan menggunakan insenerator.
"Untuk penyediaan air bersih kita gunakan sistem Beach Well, sedangkan untuk sampah kita akan pakai insenerator, memang saat ini belum terbit izin (operasional insenerator) karena terkendala status konservasi , tetapi kedepannya kita akan menggunakan sistem itu untuk penanganan sampah di Gili Tramena," papar Aulia.
Persoalan di kawasan Tiga Gili memang cukup komplek. Selain air bersih yang masih belum stabil, penanganan sampah juga masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Adanya konflik terkait lahan juga masih membayangi iklim investasi di kawasan tiga Gili terutama di Gili Terawangan. Khusus i lahan seluas 56 ha milik Pemprov NTB yang ebelumnya di kelola PT GTI tidak semua penyewa mulai melakukan aktivitas bisnis karena terbentur status konservasi selain itu masih adanya persoalan hukum juga membuat pengelolaan lahan eks PT GTI ini belum maksimal.
"Sudah ada ratusan yang berkontrak, ada yang memang sudah beroperasi ada juga yang belum, semoga dengan dicabutnya status konservasi ini iklim investasi dan kunjungan wisatawan di tiga Gili akan semakin ramai," tandas Aulia.(GM1)
0 Komentar