MATARAM – Dinamika politik menjelang Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Mataram (Unram) periode 2026-2030 semakin memanas. Di tengah sorotan publik atas dugaan penjegalan terhadap salah satu kandidat, Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Unram, Abdul Hakim, hari ini ikut langsung pengawalan pendaftaran Prof. Dr. dr. Hamsu Kadriyan, Sp.THT-KL(K), M.Kes., ke Sekretariat Panitia Pemilihan Rektor di Gedung Rektorat Unram pada Rabu, 6 November 2025.
Aksi pengawalan ini merupakan sikap resmi PMII Unram dalam merespons dugaan politisasi kampus dan upaya pelemahan kandidat melalui sanksi etik yang dinilai sarat kejanggalan. Prof. Hamsu Kadriyan, yang merupakan Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) dan pendaftar pertama calon rektor , terpaksa menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram untuk melawan SK Rektor yang dianggap cacat prosedur.
Ketua PMII Unram, Abdul Hakim, menyatakan bahwa PMII sebagai organisasi pergerakan dan advokasi memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal proses demokrasi di dalam kampus agar tetap berjalan di atas koridor integritas.
"Kehadiran kami hari ini adalah pesan yang jelas, PMII Unram menolak segala bentuk praktik kotor, penyalahgunaan wewenang, dan politisasi kampus yang mencederai akal sehat," tegas Abdul Hakim di sela-sela proses pendaftaran. "Prof. Hamsu Kadriyan adalah aset Unram. Beliau perintis Fakultas Kedokteran dan memiliki rekam jejak jelas dalam mendorong Unram menuju World Class University. Upaya penjegalan terhadap beliau melalui sanksi etik yang 'mendadak' adalah preseden buruk bagi kebebasan akademik."
Abdul Hakim, yang menjabat sebagai Ketua Komisariat PMII Unram, menegaskan bahwa dukungan ini bukan sekadar dukungan personal, melainkan dukungan untuk menyelamatkan marwah institusi. PMII Unram melihat langkah hukum yang ditempuh Prof. Hamsu di PTUN sebagai simbol perlawanan terhadap arogansi kekuasaan dan upaya menegakkan keadilan.
"Kami tidak sedang membela figur semata, kami membela kebenaran dan keadilan. Proses Pilrek ini harus menjadi adu gagasan, bukan adu kekuatan untuk saling menjatuhkan," lanjut Hakim. "PMII Unram mencium aroma tidak sehat dalam proses ini, dan kami tidak akan diam."
PMII Unram mengajak seluruh elemen mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika Unram yang masih memiliki nurani untuk bersama-sama memantau proses Pilrek.
"Ini adalah momentum kita bersama untuk membersihkan kampus dari kepentingan politik praktis. Jangan biarkan Unram, sebagai kampus rakyat NTB, terdegradasi nilai akademiknya karena ulah segelintir elite," seru Abdul Hakim.
0 Komentar