![]() |
| Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal tegaskan pembiayaan PON NTB-NTT tunggu terbentuknya PB PON |
Garis Merah- Pembiayaan Pekan Olahraga Nasional (PON)XXII NTB-NTT 2028 masih dalam pembahasan. Hingga hari ini belum ada kesepakatan nilai pembiayaan pekan olahraga ini yang ditanggung oleh APBD.
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal menyatakan pembahasan anggaran PON masih menunggu terbentuknya Panitia Besar (PB) PON NTB-NTT-Jakarta.
Sebelumnya KONI Pusat meminta Pemprov NTB menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun khusus untuk pelaksanaan PON 2028 (di luar biaya renovasi venue dan fasilitas olahraga). [1, 2]
Sementara Pihak Pemprov NTB, DPRD NTB, serta Ketua Umum KONI NTB terpilih (H. Mohan Roliskana) menilai beban anggaran Rp1 triliun tersebut cukup berat jika harus ditanggung sendiri oleh fiskal daerah. Mereka optimis pemerintah pusat akan memberikan intervensi dan bantuan pendanaa.
Kepada awak media di Mataram Selasa 3 November 2026, Gubernur NTB juga mengatakan anggaran PON 2028 tidak mungkin ditanggung APBD sendirian tanpa dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Iqbal menegaskan pembahasan terkait penyiapan anggaran sampai Rp1 triliun belum masuk ke tahap pembicaraan.
"Belum sampai pembicaraan ke tahap itu, Panitia Besar (PB) nya saja belum dibentuk kan," ujar Iqbal.
Menurutnya, tahapan krusial yang harus dilalui saat ini yakni pembentukan Panitia Besar (PB) PON terlebih dahulu. Setelah PB terbentuk, barulah Pemerintah Provinsi NTB akan melakukan pembicaraan intensif dengan pemerintah pusat terkait skema pembagian anggaran.
"PB nanti kan harus dibentuk dulu, setelah terbentuk, barulah PB PON kemudian melakukan pembicaraan dengan pemerintah pusat, pembagian bebannya seperti apa gitu. Karena nggak mungkin ditanggung sendiri semua oleh Pemda, apalagi dengan kondisi fiskal seperti sekarang ini akan sulit," jelasnya.
Ia juga menyebut, dengan sudah dikantonginya SK Tuan Rumah, pihaknya akan segera bergerak cepat. Pembentukan PB PON ditargetkan sesegera mungkin.
"Segera mungkin, sesegera mungkin kita bentuk PB PON-nya," tegasnya.
Adapun alur pembahasan selanjutnya, Pemprov NTB akan duduk bersama KONI Provinsi, kemudian dilanjutkan dengan KONI Pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk membahas detail penganggaran.(GM1)

0 Komentar