 |
| Jumpa pers persoalan air bersih di Gili Meno |
Garis Merah- Persoalan air bersih di kawasan Gili Meno sampai hari ini belum terpecahkan. Meski berbagai upaya dilakukan oleh warga Gili Meno namun belum membuahkan hasil.
Terbaru masyarakat Gili Meno bersama gabungan aktivis Aliansi Meno Bersatu akan bersurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kinerja Bupati KLU Najmul Ahyar yang dinilai abai terhadap pemenuhan air bersih di kawasan tersebut.
Dalam jumpa pers yang digelar di kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Jum'at 19 Juni 2026, Direktur Eksekutif Walhi NTB Amri Nuryadin mengatakan surat tersebut rencananya akan dikirim hari ini juga.
Adapun beberapa poin yang tertuang dalam surat aduan ini, diantaranya meminta Mendagri Tito Karnavian agar mengevaluasi kinerja dari Bupati Lombok Utara.
Amri menyatakan selama tiga tahun Najmul dinilai gagal melaksanakan tugas nya memenuhi kebutuhan dasar warganya berupa penyediaan air bersih.
"Ini menjadi poin penting bupati klu tidak mampu menyediakan air bersih bagi warganya, dimana ini menjadi tugasnya sebagai kepala daerah," jelasnya.
Hal senada juga disampai kan oleh Kepala Dusun Gili Meno Masrun. Ia memaparkan selama ini warga Gili Meno mengandalkan kebutuhan air bersih melalui tadah hujan dan membeli air botolan.
"Warga kami sangat menderita selama tiga tahun kami berjuang agar hak dasar akses ke air bersih tak kunjung kami dapatkan, kami meminta Pemkab Lombok Utara agar segera mengambil tindakan," katanya.
Terkait suplai air bersih melalui sistem SRO dan Beachwell Masrun menegaskan pihaknya tidak bisa menerima pasalnya pengeboran air akan merusak lingkungan hidup dan ekosistem biota laut.
"Sistem pengeboran dan penyulingan air laut tentu akan memberikan dampak negatif, kerusakan lingkungan dan rusaknya ekosistem biota laut tentu akan terjadi, dampaknya ini akan mengganggu kunjungan wisatawan karang biru yang menjadi andalan Gili Meno akan rusak," urai nya.
Sementara Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Lingkungan Hidup Walhi NTB Alfi Zakki mengatakan berbagai upaya telah dilakukan warga Gili Meno untuk mendapatkan akses air bersih.
Adapun solusi yang ditawarkan menggunakan SRO oleh perusahaan dinilai tidak tepat dan itu berpotensi terjadi kerusakan lingkungan.
Melalui surat ke Kemendagri tersebut Alfi berharap ada tindakan tegas atau sanksi kepada Najmul Ahyar sebagai orang nomor satu di bumi Tioq Tata Tunaq.
"Tentu kami berharap ada solusi yang jelas yang tidak merusak lingkungan, sebagai daerah konservasi kawasan tiga gili harus dijaga terutama kelestarian lingkungan baik di kawasan utama (darat) dan laut, Mendagri harus mengambil sikap tegas terhadap bupati klu," tegasnya.
Sebelumnya warga Gili Meno dan aktivis menggelar aksi ditengah laut sebagai bentuk protes dan mendesak pemerintah Lombok Utara untuk menyediakan air bersih di kawasan tersebut.
Sebanyak 267 KK atau lebih dari 1000 jiwa dikawasan Gili Meno terdampak sulitnya akses air bersih. Masyarakat berharap PDAM akan memasang pipa bawah laut untuk menyuplai air bersih ke kawasan tiga gili.
Apabila upaya pengaduan ini tidak tidak diindahkan oleh Mendagri warga Gili Meno akan mengambil upaya hukum.
Rencananya hari ini surat pengaduan tersebut akan dikirim ke Mendagri melalui kanal pengaduan di website Mendagri serta bentuk fisik langsung yang di tembuskan ke Presiden, Komnas HAM, Ombudsman dan pemerintah daerah KLU baik eksekutif dan legislatif.(GM1)
0 Komentar