 |
| Garda Satu NTB soroti kebijakan pemerintahan Iqbal-Dinda, minta DPRD lebih aktif mengawasi |
Garis Merah- Sejumlah pihak memberikan penilaian terhadap kepemimpinan Iqbal-Dinda. Banyak yang menilai kepemimpinan Iqbal-Dinda masih dalam jalur namun tidak sedikit pula yang melayangkan kritik tajam atas situasi pemerintahan pada saat ini yang dinilai belum memperlihatkan dampak yang signifikan.
Salah satu yang mengkritik cukup tajam adalah Garda Satu yang menilai kepemimpinan Iqbal- Dinda dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi, transparansi, serta keberpihakan terhadap ekonomi daerah.
Melalui rilis yang diterima media ini, Ketua Garda Satu NTB yang juga Sekretaris Pimpinan Daerah (Sespimda) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) NTB, Abdul Hakim menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terjadi.
“Hari ini NTB terasa semakin gaduh. Kebijakan yang diambil pemerintah provinsi justru memunculkan pertanyaan publik, mulai dari pengelolaan anggaran, proyek pembangunan yang bermasalah, hingga penataan birokrasi yang dinilai tidak transparan,” tegas Bang Akim panggilan akrabnya.
Kebijakan Mobil Listrik Rp14 Miliar Dinilai Tidak Berpihak pada Ekonomi Daerah
Kebijakan menyewa 76 unit mobil listrik senilai Rp14 miliar dinilai tidak sesuai dengan azas efeisiensi. Terlebih pengadaan mobil listrik ini Pemprov NTB lebih memberikan karpet merah pada penyedia di luar daerah.
Menurut Bang Akim, kebijakan ini menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap pengusaha lokal.
“Bagaimana mungkin pemerintah berbicara tentang efisiensi dan pembangunan ekonomi daerah, tetapi justru anggaran belasan miliar rupiah dari APBD mengalir keluar daerah ni kebijakan yang sangat patut dipertanyakan,” ujar Bang Akim.
Ia menegaskan bahwa jika pemerintah benar-benar ingin mendorong ekonomi NTB, maka pelaku usaha lokal harus dilibatkan dalam program-program strategis pemerintah.
Proyek Mangkrak Bernilai Puluhan Miliar
Garda Satu NTB juga menyoroti sejumlah proyek pembangunan yang dinilai bermasalah dan memunculkan indikasi lemahnya pengawasan pemerintah daerah.
Salah satu yang paling mencolok adalah proyek Long Segmen Lenangguar – Lunyuk di Kabupaten Sumbawa yang menelan anggaran sekitar Rp19 miliar.
Berdasarkan informasi di lapangan, progres pekerjaan diduga baru mencapai sekitar 50 persen, namun pencairan anggaran disebut telah mencapai sekitar 70 persen.
“Jika progres pekerjaan baru 50 persen tetapi anggaran sudah cair 70 persen, maka publik berhak curiga. Ini bukan lagi sekadar keterlambatan proyek, tetapi sudah masuk wilayah yang patut ditelusuri secara serius,” tegas Bang Akim.
Selain itu, pembangunan ruang TB Paru di RSUD Manambai Abdul Kadir Sumbawa dengan nilai anggaran sekitar Rp5,4 miliar juga berakhir dengan pemutusan kontrak setelah mengalami stagnasi pembangunan.
Di Kabupaten Sumbawa Barat, proyek pembangunan jalan dengan nilai anggaran sekitar Rp30 miliar juga menjadi sorotan masyarakat karena diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.
Bang Akim mengatakan rrangkaian persoalan tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem pengawasan proyek pemerintah daerah.
Mutasi Birokrasi dan Penunjukan PLH Sekda Dinilai Membingungkan
Kegaduhan juga muncul dari proses mutasi dan pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai berlangsung cepat dan minim transparansi.
Sejumlah pejabat birokrat bahkan mengalami demosi dan non-job, sementara sebagian lainnya tetap berada di Organisasi Perangkat Daerah yang sama tanpa kejelasan posisi.
Tidak hanya itu, Garda Satu NTB juga mempertanyakan penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah yang saat ini dijabat oleh pejabat dengan multi jabatan di lingkungan pemerintahan.
“Kami mempertanyakan keputusan ini. Apakah di NTB tidak ada lagi pejabat yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjalankan tugas Sekda selain pejabat yang sudah memegang banyak jabatan” katanya penuh tanda tanya.
Menurutnya, kondisi tersebut justru memunculkan kesan bahwa penataan birokrasi tidak dilakukan secara profesional dan transparan.
DPRD NTB Diminta Berhenti Menjadi Penonton
Garda Satu NTB juga menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat yang dinilai belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Padahal sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki kewenangan kuat untuk mengawasi penggunaan anggaran serta pelaksanaan program pemerintah.
“DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah kegaduhan ini. Jika ada kebijakan yang bermasalah atau proyek yang tidak berjalan sesuai target, DPRD harus berani menggunakan fungsi pengawasannya,” tegas Bang Akim.
Ia bahkan mengingatkan bahwa publik mulai mempertanyakan keseriusan DPRD dalam menjalankan mandat rakyat.
Bang Akim menegaskan bahwa berbagai persoalan yang terjadi saat ini menunjukkan adanya masalah dalam manajemen kepemimpinan dan pengelolaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki visi besar, tetapi juga kemampuan membaca potensi sumber daya manusia yang ada di dalam birokrasi.
“NTB tidak boleh tersandera oleh lemahnya manajemen kepemimpinan. Jika birokrat yang berkualitas justru didemosi atau di-nonjobkan, sementara meritokrasi hanya dijadikan jargon, maka wajar jika publik mulai mempertanyakan arah pemerintahan saat ini,” tegasnya.
Garda Satu NTB mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat.
Selain itu, DPRD NTB juga diminta untuk menjalankan fungsi pengawasan secara serius demi memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.(GM1)
0 Komentar