 |
| Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Letjen TNI (purn) Dadang Hendrayudha mengatakan hampir 70 persen dapur mbg di NTB dapat SP1 |
Garis Merah- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Koordinasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bersama Deputi Badan Gizi Nasional, Forkopimda dan Satgas Percepatan MBG kabupaten/kota se-NTB dalam rangka percepatan pelaksanaan program nasional bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu 4 Februari 2026 di Bank NTB Syariah.
Dalam rapat ini Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa koordinasi perdana dengan BGN telah terlaksana dengan baik. Program MBG yang merupakan arahan Presiden RI, dan sempat menuai keraguan, kini telah menjadi rujukan internasional serta diakui sebagai program terbesar kedua setelah India.
Sementara pelaksanaan MBG di NTB menunjukkan perkembangan yang semakin baik, hingga saat ini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Program tersebut didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif serta 2.719 mitra pemasok (supplier).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi NTB telah memberikan dampak ekonomi signifikan, termasuk menyerap 31.509 tenaga kerja lokal dalam kurun waktu sekitar 10 bulan
Menurut Gubernur, capaian penyerapan tenaga kerja tersebut tergolong luar biasa karena biasanya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun, namun di NTB dapat dicapai dalam waktu kurang dari satu tahun.
“Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2–3 tahun, tapi itu tercapai dengan waktu sekitar 10 bulan di NTB. Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang tadinya kesulitan memasarkan hasil produknya, sekarang bisa mendapatkan harga yang lumayan,” jelasnya.
Ia menegaskan, program yang pada awalnya sempat diragukan kini justru menjadi tolok ukur dan model pemberdayaan ekonomi yang efektif. Tantangan ke depan, menurutnya, adalah menjaga stabilitas pasokan pangan agar peningkatan permintaan tidak memicu inflasi.
“Tantangannya adalah di daerah 3T karena kami punya 200 lebih pulau berpenghuni. Namun, kami intervensi langsung dengan memastikan ketersediaan supply demi menghindari terjadinya inflasi akibat tingginya demand,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Gubernur meminta seluruh unsur Forkopimda serta Satgas Percepatan di tingkat kabupaten/kota untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi dalam fase percepatan program.
“Kita satu struktur dengan kabupaten kota, jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, kumpulkan masukan, masalah, serta rekomendasi solusinya,” pungkasnya.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Letjen TNI (purn) Dadang Hendrayudha mengatakan Deputi Badan Gizi Nasional menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh pemenuhan standar, ketepatan sasaran, dan tata kelola yang akuntabel.
Setiap dapur MBG harus memenuhi standar operasional dengan kebutuhan ideal sekitar Rp1,2 miliar per dapur. Saat ini, hampir 70% dapur MBG di NTB telah diberikan Surat Peringatan (SP1) karena belum memenuhi standar, sehingga Deputi meminta Dinas Kesehatan untuk lebih selektif dan cermat dalam penerbitan SLHS.
"Ini harus menjadi perhatian, semua dapur mbg harus memenuhi standar," tegasnya.
Deputi menjelaskan bahwa setiap dapur MBG membutuhkan 47 tenaga kerja relawan, dengan upah harian Rp100.000 untuk 2 jam kerja, setara ±Rp2,4 juta per bulan sesuai UMR NTB. Program MBG juga dirancang mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui, balita, hingga peserta didik SMA, sebagai strategi komprehensif pencegahan stunting.
Terkait pembiayaan, Deputi menyampaikan bahwa anggaran MBG sebesar Rp15.000 per orang per hari, yang mencakup bahan baku, operasional, serta insentif mitra dan yayasan. Untuk menjamin mutu dan pengawasan, Pemda bersama Satgas menyiapkan portal menu harian MBG yang dapat dipantau secara langsung.
Deputi juga memaparkan data terbaru, yaitu 531 SPPG telah beroperasi, dengan 1,9 juta penerima manfaat, serta menekankan pentingnya pembaruan dan sinkronisasi data Dapodik agar seluruh sasaran dapat terlayani secara optimal.
Selain itu, Deputi menyoroti multiplier effect ekonomi MBG yang signifikan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan permintaan bahan pangan daerah.
"Dalam rangka penguatan pelaksanaan, pentingnya kolaborasi lintas sektor, antara Satgas dengan BGN, percepatan sertifikasi SLHS oleh Dinas Kesehatan, pendampingan penggunaan anggaran oleh BPKP, pendampingan keamanan pangan oleh BPOM, serta dukungan Dinas Pendidikan dalam pemutakhiran data peserta didik," tandasnya.(GM1)
0 Komentar