 |
| Pemprov NTB tangani jalan rusak Praya- Keruak |
Garis Merah- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bergerak cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kondisi jalan berlubang di jalur Praya–Keruak yang sebelumnya kerap memicu kecelakaan lalu lintas.
Langkah responsif ini mendapat apresiasi dari Mustakim Togok, penggiat sosial asal Lombok Tengah, yang sebelumnya sempat viral di media sosial setelah melakukan penambalan jalan secara mandiri menggunakan semen cor demi mencegah jatuhnya korban lebih banyak.
Mustakim mengaku aksinya dilatarbelakangi keprihatinan terhadap kondisi jalan yang rusak parah dan membahayakan keselamatan pengendara. Inisiatif tersebut kemudian mendapat perhatian publik, termasuk Wakil Ketua I DPRD Provinsi NTB Haji Lalu Wirajaya, dan menjadi pemicu percepatan penanganan oleh pemerintah daerah.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB langsung melakukan survei lapangan pada sejumlah titik rawan di ruas Praya–Keruak sebagai tahap awal perbaikan.
Mustakim menyampaikan rasa terima kasihnya atas respons cepat pemerintah.
“Ini bukti bahwa suara masyarakat didengar. Jalur Praya–Keruak adalah urat nadi ekonomi dan mobilitas warga. Perbaikan ini sangat berarti untuk keselamatan kita bersama. Kami mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Pemerintah hadir di tengah kegelisahan warga,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB, Budi Herman, menegaskan bahwa setiap laporan dan informasi dari masyarakat akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti.
“Setiap informasi masyarakat pasti kami respon untuk dilakukan penanganan. Ini adalah bentuk pelayanan Pemerintah Provinsi NTB kepada warga, dan hal ini sudah menjadi komitmen Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal,” tegas Budi.
Ia menambahkan, Dinas PUPR NTB terus melakukan pemetaan titik-titik kerusakan jalan di berbagai wilayah guna memastikan penanganan dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan prioritas pada ruas-ruas yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah Provinsi NTB juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif melaporkan kondisi infrastruktur melalui kanal pengaduan resmi, agar permasalahan di lapangan dapat segera direspons dan ditangani bersama.(GM1)
0 Komentar