Perspektif Wacana Ernesto Laclau
Oleh : DA Malik
SEKAPUR SIRIH
Genap setahun pemerintahan LMI – Dinda pasca pengambilan sumpah jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 20 Februari 2025. Banyak hal yang telah dilalui, baik mulai proses pembentukan tim transisi sampai dengan tercetusnya gagasan dibentuknya Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Dan Penguatan Koordinasi. Bahkan dorongan untuk menciptakan iklim birokrasi yang lebih baik mellaui proses meritokrasi juga menjadi salah satu gagsan yang ditelurkan oleh pemerintahan LMI-Dinda dalam masa kepemimpinannya selama setahun belakangan ini.
Desa berdaya, NTB capital, penerapan pajak dan retrebusi yang berkeadilan termasuk menjadi prioritas arah kebijakannya. Tujuan utamnya adalah NTB dapat keluar dari kemiskinan ekstrim yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Kendati isu kemiskinan merupakan isu sentral yang tidak saja di NTB, namun juga menjadi isu universal. Sebab kemiskinan tidak saja terjadi karena budaya, namun juga disebabkan karena faktor structural.
Dalam berbagai literasi, structural fungsional dapat dijadikan salah satu instrument atas perjalanan 1 (satu) tahun pemerintahan Iqbal dinda yang di kombinasikan dengan perspektif teori Laclau, Secara teoritik, AGIL singkatan dari Adaptation, Goal, Integration, Latency merupakan teori sosial yang dipaparkan oleh Talcott Parson mengenai struktur fungsional (George Ritzer, 2012). Dalam bukunya The Sosial System, AGIL memaparkan empat asas yang harus ada di dalam suatu sistem sosial agar terciptanya keseimbangan diantara komponen-komponennya dan sebagai suatu kegiatan yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan dari suatu sistem.
Adapun keempat asas tersebut adalah (1). Adaptasi (Adaptation), yakni supaya masyarakat dapat bertahan mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, (2). Tujuan (Goal) yaitu sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam sistem sosial. (3). Integrasi (Integration) dipersonifikasi sebagai masyarakat harus mengatur hubungan diantara komponen komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal dan (4). Latensy atau pemeliharaan sekaligus upaya kearah mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam masyarakat.
Dari perspektif structural fungsional di atas, yang kemudian dihubungan dengan program yang ditawarkan LMI-DINDA, setidaknya terdapat hal-hal yang bersifat strategis yang tertuang di dalam visi misi pembanguan Pemerintahan LMI-DINDA, yang kesemuanya merupakan peta jalan dalam membangun kebijakan publik di Nusa Tenggara Barat, diantara visi misi dan program yang di usulkan oleh IQBAL-DINDA berupa 7 (tujuh) misi, 10 (sepuluh) program unggulan dan 70 (tujuh puluh) kegiatan strategis.
Dalam visinya, NTB Makmur dimaknai sebagai suatu kondisi ketika kemisikanan dapat ditekan, ketimpangan sosial berkurang, pendapatan meningkat dan kesehatan terjamin serta kesempatan bekerja lebih terbuka. Akronim dari NTB Mendunia dimaknai sebagai sebuah tekad menjadikan NTB sebagai salah satu kawasan pertumbuhan kelas dunia yang memiliki daya tarik bagi investasi berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim global.
Selintas dari misi pemerintahan LMI-DINDA dapat ditelisik berupa upaya untuk membangun manusia yang berkarakter unggul dan penguatan ekonomi daerah melalui ekosistem komuditas sektor pertanian serta sektor pariwisata berkwalitas dunia, termasuk transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif.
Sedangkan untuk 10 (sepuluh) program unggulan diantaranya memperkuat pondasi pelayanan dasar kesehatan, memperkuat fondasi Pembangunan desa (desa berdaya), memperkuat fondasi system perlindungan social, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kunjungan wisatawan melalui konsep MICE (meeting insentive convetion dan evans), percepatan pemanfataan dukungan infrastruktur kebutuhan dasar seperti rumah tidak layak huni adalah merupakan sederetan program unggulan yang telah ditawarkan pemerintahan LMI-DINDA.
Sederetan visi misi dan 10 (sepuluh) prioritas program unggulan kerja yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), bagi LMI-DINDA merupakan peta jalan (roadmap) untuk menuju NTB Makmur Mendunia. Bahkan oleh LMI sapaan akrab Gubernur NTB, peta jalan tersebut harus harus hidup tumbuh dan berkembang ditengah tengah masyarakat agar kebermanfaatannya benar-benar hadir di dalam nadir kehidupan masyarakat NTB (Lombok Today, 2025).
REFLEKSI KEPEMIMPINAN LMI – DINDA
Telah banyak hal yang diupayakan oleh pemerintahan LMI-DINDA dalam setahun belakangan ini. Salah satu program unggulan yang banyak dilakukan adalah percepatan pemanfataan dukungan infrastruktur mencakup kebutuhan dasar seperti pembangunan rumah tidak layak huni serta membangun perkembangan UMKM dengan melibatan Bank Daerah guna memastikan tumbuh kembangnya UMKM.
Tidak hanya itu, pengutan program pemerintah pusat (Prabowo Gibran) berkenaan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disertai dengan pembentukan satgas MBG serta turut mendorong terbentuknya 1.166 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang nota bena merupakan arah kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto. Komitmen untuk menjalan kebijakan stategis nasional tersebut, tidak lain dimaksudkan sebagai upaya mendorong koperasi sebagai salah satu soko guru penggerak perekonomian ekonomi rakyat dan memperkuat kemandirian desa (Asli News, 2026).
Kendati berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan LMI-DINDA, namun proses perjalan setahun LMI-DINDA tidak semulus yang dibayangkan, Riuh, Gaduh dan saling intrik di internal (sesame relawan) maupun eksternal (kelompok non pendukung) telah turut mewarnai ragam dinamika atas kebijakan yang diambil pemerintahan LMI-DINDA akan tetapi, ditengah riuhnya dinamika politik praksis, kabar baik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat melaporkan bahwa telah terjadi penurunan kemiskinan yang konsisten dibanding 2024. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 11,38 persen, turun 0,53 persen poin dibanding September 2024, yang secara absolut jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 637,18 ribu orang atau turun 21,42 ribu orang dibanding setahun sebelumnya. Penurunan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, disertai membaiknya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. (NTB Satu, 2026)
Capean program setahun LMI-DINDA dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim di NTB setidaknya telah nampak dari berbagai upaya dan penguatan mendasar. Capean ini tidak lain lahir dari kebijakan yang telah lama diimpikan sebelum pulang kampung dan berikhtiar menjadi orang nomor 1 (satu) di Bumi Nusa Tenggara Barat. Tanpa disertai kebijakan yang terukur dan terencana setidaknya sebagaimana prinsip AGIL di atas, tentu ragam capean tersebut tidak dapat terwujud.
Demikian juga dalam perspektif yang berbeda, bagi Ernesto Laclau, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, serta berbagai upaya dan penguatan mendasar, sejatinya dapat dimaknai sebagai suatu "kosmos kosong" yang kemudian diisi dengan berbagai makna dan kepentingan yang saling berkompetisi. Dalam hal ini, istilah "NTB Makmur" dan "NTB Mendunia" bukan sebuah slogan semata, namun sebuah titik hegemoni yang menjadi pusat pembentukan wacana politik di NTB.
HEGEMONI DAN IDENTIFIKASI SOSIAL
Dalam kaca mata Ernesto Laclau, hegemoni adalah upaya untuk mendominasi suatu wacana dengan cara membuatnya tampak sebagai sesuatu yang alami dan diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintahan LMI-DINDA berusaha membentuk wacana mengenai kemakmuran dan pembangunan dengan menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang lebih inklusif dan merata. Wacana ini menjadi titik tumpu bagi seluruh kebijakan publik yang diterapkan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi desa.
Penting untuk dicatat bahwa hegemoni ini tidak berjalan tanpa tantangan, di tengah pencapaian yang diraih, terdapat tantangan internal dan dugaan penyimpangan anggaran yang merusak citra kepemimpinan. Di sini, analisis wacana Laclau mengarahkan perhatian pada bagaimana kekuasaan di dalam pemerintahan Iqbal mencoba untuk mempertahankan wacana "NTB Makmur" yang terus-menerus dibangun.
Meskipun ada krisis wacana atau "kekosongan wacana" yang muncul akibat ketidakpastian dan ketegangan internal. Ketegangan ini muncul ketika kelompok atau aktor-aktor lain yang merasa terpinggirkan, atau yang melihat bahwa kebijakan yang dijalankan tidak berpihak pada kepentingan mereka, mulai mengemukakan alternatif-alternatif wacana yang berbeda.
POPULISME DAN PEMBENTUKAN IDENTITAS
Laclau mengemukakan bahwa dalam proses hegemoni, pembentukan identitas politik memainkan peran penting. Di dalam konteks kepemimpinan LMI-DINDA, pemerintahannya memosisikan dirinya sebagai "pembela rakyat kecil" dengan fokus pada kebijakan-kebijakan yang menyasar pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan desa. Dalam wacana ini, identitas pemerintah sebagai "penyelamat" atau "pembela rakyat" diusung untuk menarik dukungan dari masyarakat.
Namun, dalam kerangka teori Laclau, wacana ini haruslah dilihat dalam konteks perjuangan simbolik yang lebih luas. Misalnya, kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi desa yang dikemukakan oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal berfungsi sebagai "tanda" atau simbol yang menghubungkan identitas masyarakat desa dengan upaya-upaya pembangunan.
Namun, keberhasilan penciptaan identitas ini tidak sepenuhnya mulus. Kontroversi internal mengenai anggaran dan dugaan “cawe-cawe” dapat dilihat sebagai upaya "anti-hegemoni" yang mencoba meruntuhkan wacana dominan tentang keberhasilan pemerintah. Hal ini menciptakan konflik wacana yang dapat menggerogoti fondasi identitas yang terbangun.
Pandangan Laclau juga mengingatkan kita tentang pentingnya keberagaman dalam sebuah wacana. Kebijakan yang diluncurkan oleh Pemerintah NTB yang berusaha untuk mengakomodasi berbagai kelompok kepentingan yang berbeda, seperti kelompok petani, pekerja sektor pariwisata dan masyarakat desa merupakan sebuah gagasan akan "keterbukaan" dalam merangkul berbagai kepentingan berbagai pihak, tanpa mengorbankan kelompok yang lainnya.
Dalam analisis wacana Laclau, kita harus melihat bahwa keterbukaan ini sering kali dihadapkan pada dilema mengenai siapa yang benar-benar diuntungkan dan siapa yang terpinggirkan. Perjuangan untuk menciptakan keseimbangan dalam wacana pembangunan ini adalah bagian dari dinamika yang terus berkembang dalam kebijakan publik.
Dengan demikian bagi pandangan penulis, melalui kaca mata teori Ernesto Laclau, kepemimpinan LMI-DINDA harus dipahami sebagai suatu usaha untuk membangun wacana yang dominan tentang "NTB Makmur Mendunia", yang menggabungkan berbagai elemen sosial-politik yang ada. Walaupun terdapat tantangan dalam menciptakan kesepahaman yang lebih luas dan hegemoni yang kokoh, pemerintahan LMI-DINDA dengan berbagai upaya dan dinamika di dalamnya, telah berhasil mengubah kebijakan publik yang difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi berbasis desa, Namun, keberhasilan ini tidak terlepas dari ketegangan internal dan konflik wacana yang harus terus dikelola secara ajek.
Penulis adalah Mantan Relawan LMI-DINDA
0 Komentar