 |
| Ilustrasi pemilihan sekda, foto/ berita nasional.co |
Garis Merah- Seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat kini memasuki tahap akhir. Gubernur NTB telah mengirimkan tiga nama hasil Panitia Seleksi (Pansel).
Adapun ketiga nama yang telah di setor ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Sekretariat Kabinet (Seskab) adalah Abul Chair, Ahmad Syaufi dan Ahsanul Khalik.
Strategis nya posisi Sekda ini menjadi perhatian khalayak ramai. Tidak terkecuali Organisasi Masyarakat Garda Satu NTB.
Ketua Garda Satu NTB Abdul Hakim menegaskan sebaga panglima ASN, jabatan Sekda bukanlah jabatan "kaleng kaleng" karena tugasnya yang strategis selain manajerial birokrasi juga sebagai katalisator antara eksekutif dan legislatif serta exs officio anggaran mejadi Ketua TAPD.
Bang Akim panggilan akrabnya menilai publik perlu bersikap kritis karena Sekda adalah figur yang akan menentukan apakah pemerintahan berjalan efektif atau justru tersandera kepentingan elite.
“Sekda itu panglima birokrasi. Kalau salah pilih, OPD bisa macet, kebijakan bisa dibajak, dan visi gubernur lumpuh. Publik harus ikut mengawasi proses ini,” tegas Akim.
Ia menilai pertarungan kali ini mempertemukan dua poros kekuatan: birokrasi lokal yang mengakar dan jejaring nasional yang kuat.
“Akhsanul Khalik punya kekuatan di lapangan, paham struktur sosial dan birokrasi NTB. Sementara Ahmad Syaufi membawa kekuatan jejaring nasional. Ini bukan soal siapa paling dekat, tapi siapa paling mampu mengendalikan birokrasi tanpa tunduk pada tekanan politik,” lanjutnya.
Tekanan publik juga menguat agar proses pemilihan Sekda NTB tidak berubah menjadi kompromi elite atau pembagian kekuasaan terselubung. Jabatan Sekda dinilai rawan dijadikan alat negosiasi politik karena perannya yang mengendalikan anggaran, mutasi pejabat, dan ritme kerja OPD.
Dari gedung Parlemen daerah, Anggota DPRD NTB Fraksi PKB, Alhdiansyah, mengingatkan bahwa Sekda terpilih harus menjadi eksekutor meritokrasi, bukan perpanjangan tangan kepentingan kelompok tertentu.
“Sekda harus berani menegakkan sistem merit. Kalau birokrasi masih diatur oleh kedekatan dan tekanan politik, maka reformasi hanya jargon,” ujar Akhdiansyah, Senin (12/1/2025).
Pandangan lebih keras disampaikan pengamat sosial-politik Guru To’i, yang menegaskan bahwa loyalitas Sekda harus tunggal kepada gubernur sebagai pemegang mandat rakyat, bukan kepada jejaring kekuasaan di luar pemerintahan daerah.
“Sekda itu pembantu langsung gubernur. Loyalitasnya harus jelas. Profesional, paham kondisi sosial-politik NTB, dan tidak bermain dua kaki. Kalau itu tidak terpenuhi, birokrasi bisa terbelah,” tegasnya.
Menurut Guru To’i, pemilihan Sekda akan menjadi ujian awal kepemimpinan Gubernur Iqbal, apakah mampu mengonsolidasikan kekuasaan secara tegas atau justru terjebak kompromi politik yang melemahkan pemerintahan.
Secara struktural, Sekda memegang kendali atas koordinasi OPD, pengelolaan administrasi pemerintahan, serta penghubung utama kebijakan pusat dan daerah. Karena itu, publik NTB mendesak agar figur yang dipilih benar-benar memiliki ketegasan, integritas, dan keberanian melawan tekanan politik.
Kini, sorotan publik tertuju pada keputusan akhir. Siapa pun yang terpilih, kursi Sekda NTB akan menentukan apakah pemerintahan NTB melaju dengan kendali penuh atau tersandera tarik-menarik kepentingan.(GM1)
0 Komentar