 |
| Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih mengatakan pada tahap pertama tahun ini dua sekolah rakyat siap berperasi |
Garis Merah- Dua sekolah rakyat siap beroperasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun ini. Lokasinya berada di UPT Sentra Paramita Mataram milik Kementerian Sosial di Kecamatan Labuapi Lombok Barat dan Eks Akademi Keperawatan (Akper) Selong, Lombok Timur.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Nunung Triningsih menjelaskan untuk sekolah rakyat di Sentra Paramita Mataram akan menampung sebanyak 100 siswa atau empat rombongan belajar (rombel) terdiri dari 50 laki-laki dan 50 perempuan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan sekolah rakyat di Eks Akper Selong Lombok Timur menampung sebanyak 125 siswa, terdiri dari 65 laki-laki dan 60 perempuan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
"Sekolah rakyat di NTB untuk saat ini baru dua. Yaitu Sentra Paramita masuk tahap 1A, sedangkan eks Akper Selong Lombok Timur tahap 1B," kata Nunung dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (12/7/2025).
Dia menjelaskan sebanyak 225 siswa sekolah rakyat untuk tahap I dijaring Dinas Sosial NTB dan kabupaten bersama Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. Kriteria calon siswa sekolah rakyat adalah masuk dalam desil 1 dan 2 atau kategori keluarga sangat miskin dan miskin.
"Kriterianya itu desil 1 dan 2. Tapi tidak menutup kemungkinan di luar itu diterima. Mengingat bahwa mereka setelah dilihat di lapangan ternyata seharusnya masuk desil 1 dan 2. Karena kita perekrutan ini langsung didampingi BPS," jelasnya.
Nunung menjelaskan bahwa dua sekolah rakyat yang siap beroperasi tahun ini sifatnya untuk sementara atau tidak permanen. Dua gedung yang digunakan hanya dilakukan renovasi untuk dipakai selama satu tahun.
Pemprov NTB telah menyiapkan lahan seluas 9 hektare di Pandai Kabupaten Bima untuk lokasi permanen sekolah rakyat. Sekolah rakyat di Pandai Bima ditargetkan menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Selain itu, Pemda kabupaten/kota di NTB juga mengusulkan lokasi pembangunan sekolah rakyat dan masih dilakukan verifikasi oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Sekolah Rakyat tahap I ini sifatnya sementara. Jadi nanti siswanya akan ditransfer ke lahan sekolah rakyat yang akan dibangun sekitar Agustus mendatang. Sekolah Rakyat di Sentra Paramita tidak permanen, sifatnya pinjam pakai," terang Nunung.
Khusus untuk Kota Mataram dan Kota Bima, belum ada lokasi yang sekolah rakyat yang disetujui Pemerintah Pusat. Karena kesiapan lahan minimal 5 hektare untuk dijadikan lokasi sekolah rakyat. Namun, kata Nunung, karena lahan di Kota Mataram dan Kota Bima sangat sulit dipenuhi, nantinya akan ada pertimbangan khusus dari pemerintah pusat supaya tetap ada sekolah rakyat di kabupaten/kota.
Kepala UPT Sentra Paramita Mataram Arif Rohman menambahkan untuk kurikulumnya sama dengan sekolah reguler cuma ditambah kurikulum tambahan. Ada pendidikan karakter yang meliputi bagaimana anak itu memiliki jiwa keagamaan, wawasan kebangsaan, motivasi yang kuat, mental tangguh dan menjadi leader, pemimpin masa depan.
Arif mengatakan bahwa seluruh biaya pendidikan siswa sekolah rakyat ditanggung oleh negara. Dia menyebutkan pemerintah menanggung biaya pendidikan dan lainnya untuk siswa sekolah rakyat sebesar Rp48 juta per tahun.
"Pengeluaran keluarga miskin untuk pendidikan dizerokan oleh pemerintah melalui sekolah rakyat. Untuk transportasi, jajan, makan, itu nol. Selain itu, keluarga diberdayakan dan rumah diperbaiki," tutur Arif.
Untuk sekolah rakyat yang permanen, nantinya akan menampung sebanyak 1.000 siswa. Pemerintah menargetkan sekolah rakyat tahap II akan menampung sebanyak 500 ribu siswa di seluruh Indonesia.
"Sekolah rakyat ini investasi masa depan. Mempersiapkan anak yang punya daya saing dalam 5 sampai 10 tahun kedepan," tandasnya.(GM1)
0 Komentar