Pemprov NTB Kembali Raih WTP ke 12 Secara Berturut Turut

Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah terima penilaian WTP APBD NTB tahun 2022 yang diserahkan Dr. Pius Lustrilanang

Garis Merah- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali meraih penilaian Wajar Tanpa Pengcualian (WTP) ke 12 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun 2022.

Pencapaian WTP tersebut menjadi prestasi tersendiri bagi jajaran Pemprov NTB. Sebagai informasi Pemerintah Provinsi NTB kembali meraih predikat WTP ke - 12 kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022.

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, selaku Anggota IV BPK RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas capaian tersebut.

"Kami beharap tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih menekan tingkat pengangguran, WTP akan sia - sia apabila kesejahteraan rakyat di NTB belum tercapai," tuturnya.

Penyerahan Opini WTP untuk Pemerintah Provinsi NTB diterima secara langsung oleh Gubernur NTB yang didampingi pimpinan DPRD Provinsi NTB pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun 2022, di Ruang Sidang DPRD NTB, Kamis (08/06).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengucapkan terima kasih atas atensi positif yang telah disematkan oleh BPK RI kepada Provinsi NTB, hal ini menjadi penyemangat bagi Provinsi NTB untuk melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.

"Alhamdulillah apa yang menjadi harapan kami untuk kembali meraih prestasi yang membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi nusa tenggara barat tahun 2022, dapat tercapai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya," tutur Bang Zul panggilan akrab orang nomor satu di NTB ini.

Bang Zul berharap BPK RI terus memberikan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi NTB, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas pemerintahan di provinsi nusa tenggara barat.

"Kami yakin dan percaya, BPK selaku auditor eksternal memiliki andil yang besar terhadap semakin membaiknya kinerja pengelolaan keuangan daerah di provinsi nusa tenggara barat di tahun - tahun yang akan datang," tutur Bang Zul.(GM1)