Polda NTB Turun Paksa 5 Drone Yang Terbang Tanpa Izin di Sirkuit Mandalika

Tim drong Brimob Polda NTB memasang drone jarene untuk menghalangi drong ilegal terbang di area sirkuit Mandalika

Garis Merah- Tidak ingin terjadi masalah saat Pre Season MotoGP di Sirkuit Mandalika, Brimob Polda NTB menurunkan paksa lima unit drone liar atau tanpa izin yang terbang mengambil gambar udara saat berlangsungnya Pre Season MotoGP.

Team Drone Korps Brimob Polri BKO Polda NTB menggunakan Jamers Drone untuk menurunkan lima drone liar tersebut, Kamis (10/2).

Kabid Humas Polda NTB Kobes Pol Artanto SIK M.Si mengatakan, sesuai aturan yang telah disepakati pihak ITDC dan pihak terkait lainnya, Drone liar atau ilegal yang tanpa izin dari pihak penyelenggara MotoGP tidak diperbolehkan terbang. Hal ini ditakutkan akan menggangu jalannya race.

Dia menjelaskan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), drone ilegal tidak boleh berkeliaran saat berlangsungnya pre season atau saat balapan MotoGP. Sebab, banyak peralatan lain di lokasi sirkuit.

"Kita sudah imbau dan bina mereka untuk jangan melakukan hal itu. Apabila dilakukan lagi, kami akan melakukan tindakan," jelasnya.

Artanto menegaskan bila terdapat drone yang terdeteksi akan diturunkan paksa. Kepada pemiliknya diimbau tidak menerbangkan saat  event pre season atau pra musim MotoGP ini.

"Jika drone tersebut kembali diterbangkan, aparat akan memberikan tindakan," tegasnya.

Artanto mengatakan, tim TIK memiliki alat anti-drone yang ditempatkan di sekitar Sirkuit Mandalika yang dapat mendeteksi keberadaan drone ilegal yang terbang di sekitar area sirkuit.

"Drone tidak boleh diterbangkan di sekitar sirkuit karena itu sangat membahayakan arena sirkuit, di mana helikopter terus stand by mengikuti alur pembalap yang ada di sirkuit. Jadi kami melakukan patroli drone dan menempatkan alat deteksi drone, di mana dari jarak 2 km drone ilegal dapat kami deteksi," katanya.

"Di mana jika drone tersebut mendekat ke area sirkuit, akan terjadi drone jammer agar tidak bisa dikendalikan oleh pemiliknya. Selain itu, kami menempatkan anggota di tiap-tiap bukit untuk memantau," imbuhnya.

Drone jammer adalah perangkat pemancar gelombang radio yang kekuatannya sangat terarah dengan menggunakan teknik pemancar high gain directional antenna untuk diarahkan ke drone dengan maksud melumpuhkan fungsi penerimaan gelombang radio pada sebuah drone sasaran.

Penerbangan drone sendiri juga memiliki regulasi yang memiliki dasar hukum yang tercantum dalam UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, di mana memiliki sanksi hukum pidana dan denda.

"pihak ITDC juga telah meminta tim pengamanan dari TNI-Polri untuk tidak ada drone di luar drone milik penyelenggara dan terkait yang telah diberi izin, karena banyak peralatan lain di sekitar sirkuit, seperti helikopter dan beberapa alat lainnya, yang dimiliki penyelenggara dan TNI-Polri," pungkasnya.(GM1)