Data Tidak Sinkron, 45 Persen Penyaluran PKH Tidak Tepat Sasaran

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengatakan 45 persen penyaluran PKH tidak tepat sasaran

Garis Merah- Penyaluran bantuan sosial Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) secara nasional ternyata masih menyisakan masalah.

Kementerian Sosial mencatat sebanyak 45 persen penyaluran bantuan sosial PKH tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam sambutannya pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB tahun 2026 di Hotel Lombok Raya, Kamis 16 April 2026.

Gus Ipul Panggilan akrab Mensos menjelaskan penyaluran bantuan PKH yang tidak tepat sasaran ini diakibatkan data yang amburadul dan tidak sinkron.

"Sebanyak 45 persen penerima PKH itu secara nasional tidak tepat sasaran, ini jumlah yang sangat besar, maka untuk mengantisipasi persoalan ini diperlukan data yang tepat," ujar Gus Ipul.

Kementerian Sosial kata Gus Ipul melalui instruksi Presiden untuk membentuk satu data telah melakukan uji coba (Pilot Project) program digitalisasi data melalui aplikasi Cek Bansos dan DT SEN.

Hasilnya tingkat kesalahan (exclusion dan Inclusion error) mencapai 77 persen. Artinya 77 persen penerima PKH semestinya tidak berhak mendapatkan bantuan sosial.

"Melalui pilot project di Banyuwangi diharapkan tingkat kesalahan penargetan PKH dan BPNT berhasil diturunkan secara signifikan," harapnya.

Masyarakat juga kata Gus Ipul bisa mengajukan diri dan bisa melakukan sanggahan terhadap penerima PKH.

"Masyarakat boleh mengusulkan menyanggah dan membantah penerima PKH yang dinilai tidak tepat. Kami meminta masyarakat terlibat langsung dalam pemutakhiran data penerima PKH," ucapnya.

"Kedepan setiap orang boleh mengajukan diri sebagai penerima bansos tetapi sistem akan menerima atau menolak. Program ini telah di uji coba di Banyuwangi dan 44 kabupaten kota di Indonesia," tutupnya.(GM1)