 |
| Kantor PT GNE tampak depan |
Garis Merah- Kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gerbang NTB Emas (PT GNE) cukup memprihatinkan.
Sampai hari ini perusahaan pembuatan paving block milik Pemprov NTB itu belum bisa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena masalah penundaan pembayaran pajak.
Selain itu Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI juga memblok PT GNE agar tidak melakukan RUPS karena pembayaran pajak tertunda.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal kepada awak media mengatakan meski kondisi PT GNE cukup parah namun dirinya tidak akan menghapus perusahaan plat merah tersebut.
Iqbal menyatakan dirinya akan membenahi PT GNE sehingga bisa beroperasi dengan layak dan sejumlah anak perusahaan PT GNE akan dihapus yang artinya core bisnis PT GNE kemungkinan besar akan kembali ke semula yakni pembuatan paving block dan material bangunan.
"Saya pastikan enggak dihapus, kami akan tata ulang, kami sudah punya rencana, kami akan lakukan perombakan manajemen dan strategi bisnisnya," tegas Iqbal.
Iqbal juga mengatakan akan menyelesaikan semua persoalan bisnis yang tengah dihadapi PT GNE termasuk hutang dan pembayaran pajak.
Pada tahun 2024 PT GNE juga tidak menyetorkan deviden kepada Pemprov NTB.
Tiga BUMD lainnya telah menyetorkan deviden ke Pemprov yakni PT Bank NTB Syariah sebesar Rp 79,26 miliar, PT Jamkrida Rp 1,61 miliar dan BPR NTB Rp 72 miliar. Sementara PT GNE sendiri nihil.(GM1)
0 Komentar