 |
| Babe Haikal buka secara resmi pelatihan pendamping proses produk halal |
Garis Merah- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan secara resmi membuka Sosialisasi dan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal yang digelar oleh Garuda Emas . Acara tersebut digelar pada Sabtu (14/6/2025) bertempat di Lombok Astoria Hotel, Mataram.
Garuda Emas adalah Organisasi Relawan Pendukung Prabowo sejak 2014 hingga saat ini.
Acara tersebut mendapatkan antusiasme luar biasa di NTB. Ratusan orang terpantau hadir dalam acara tersebut yang berasal dari beragam latar belakang. Mulai dari mahasiswa, pelaku usaha, pejabat pemerintah, hingga yang utama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Kepala Badan BPJPH Haikal Hasan yang akrab dipanggil Babe Haikal memberikan sambutan dan membuka secara resmi acara tersebut via daring (zoom).
"Saya sangat mengapresiasi acara ini, saya sungguh senang melihat antusiasme yang luar biasa di NTB. Terima kasih kepada salah satu mitra kami, Satria dan Srikandi Garuda Emas NTB," kata Babe Haikal dalam sambutannya.
"Bismillahirrohmanirrohim, acara Sosialisasi dan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal
secara resmi saya nyatakan dibuka," sambung Babe Haikal.
Secara eksplisit, Babe Haikal mengucapkan terima kasih kepada Pendiri Garuda Emas NTB sekaligus Bendahara Umum Garuda Emas Randy Bugis Petta LOLO DAENG Ningae atau yang akrab dipanggil Madam Bonita yang telah menyelenggarakan acara tersebut.
Sementara itu, Rendy Bugis menegaskan , Satria-Srikandi Halal Garuda Emas NTB merupakan salah satu mitra resmi dari BPJPH untuk mempercepat Sosialisasi dan Pelatihan Proses Sertifikasi Produk Halal.
Rendy menjelaskan, acara terselenggara atas kerjasama antara Garuda Emas NTB dengan BPJPH dan Lembaga Pendamping Produk Halal ( LP3H) Ikatan Pesantren Indonesia. Garuda Emas NTB tercatat sebagai salah satu mitra strategis BPJPH dalam memfasilitasi pemberian sertifikasi produk halal.
"Ini bentuk pengabdian dan pelayanan kami bagi para pelaku usaha di NTB. Kami ingin memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha di Bumi Gora," jelasnya.
Menurut Rendy , sertifikasi halal merupakan salah satu program yang mendapatkan atensi Presiden Prabowo. NTB, kata Madam Bonita panggilan akrabnya, menjadi provinsi pertama di Indonesia dari Garuda Emas yang menyelenggarakan kegiatan tersebut yang langsung dibuka oleh Babe Haikal.
Sertifikasi halal merupakan bukti bahwa produk yang beredar telah melalui proses evaluasi dan pengujian untuk memastikan halal sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun produk yang dapat disertifikasi halal diantaranya produk makanan minuman , obat-obatan, kosmetik, barang gunaan (bahan kimia, sabun, detergen, kulit, filter air, dan sebagainya).
Dalam penerbitan Serifikat Halal ini BPJPH bertugas sebagai penyelenggara jaminan produk halal.
Selain itu, sertifikat halal juga menjadi kunci penting yang dapat mendorong Indonesia sebagai pusat (hub) halal dunia.
"NTB menjadi provinsi pertama yang menyelenggarakan kegiatan ini. Nanti akan diikuti oleh provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia," jelasnya.
Rendy mengapresiasi perhatian yang diberikan Presiden Prabowo untuk membangun ekosistem industri yang berkelas dan berkelanjutan dengan menjadikan BPJPH sebagai Badan yang langsung dibawah Presiden dan dipimpin Setingkat Menteri. Serta menjamin kehalalan suatu produk.
Setelah secara resmi dibuka oleh Babe Haikal, acara Sosialisasi dan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Tenaga Ahli Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dr. H. M. Fariza Y. Irawady, SE.,M.M. Ia mengapresiasi Garuda Emas NTB yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.
"Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Garuda Emas NTB yang melakukan sosialisasi sekaligus pelatihan kepada calon pendamping produk halal di NTB. Ini sebuah upaya yang luar biasa. Dan tadi sangat diapresiasi oleh Babe Haikal yang tadi juga membuka secara resmi dan memberikan sambutan," jelasnya.
Ia menjelaskan, saat ini Indonesia masih menduduki posisi ke 8 sebagai produsen produk halal. Posisi pertama masih diduduki China kemudian Amerika. Hal ini bukan lantaran produk Indonesia tidak halal. Melainkan masih tidak tertib halal. Banyak di antara pelaku usaha dan UMKM yang belum memahami.
'Sertifikat ini bukan hanya soal agama saja, bukan soal syariat saja. Tapi lebih kepada ekonomi. Dengan adanya sertifikasi halal, para pelaku usaha bisa meingkatkan kelasnya. Sudah banyak buktinya, kita sudah sampaikan beberapa testimoni tadi," jelasnya.
"Dari sisi peluang kerja, akan tercipta peluang kerja baru sebagai pendamping proses sertifikasi halal. Dan itu sebuah peluang kerja resmi karena dilatih oleh BPJPH. Nanti dikeluarkan sertifikat oleh BPJPH," bebernya.
Dengan menjadi pendamping proses sertifikat halal yang sudahbersertifikat halal dan tergabung dalam pendamping, mereka akan mendapatkan insentif dari APBN yang besarnya Rp 150.000 dari tiap sertifikat halal yang didampingi dan terbit.
Saat ini, masih tersedia kuota tak kurang dari 11 ribu untuk wilayah NTB yang masih bisa dimanfaatkan. Secara nasional masih terdapat 700 ribu sertifikat halal gratis yang dimanfaatkan baik oleh pelaku usaha maupun oleh pelaku usaha mikro kecil.
Ditempat yang sama, Istri Wakil Bupati Lombok Timur Hj. Sri Mahyu Wardani Edwin Hadiwijaya turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dirinya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Garuda Emas NTB yang telah menginisiasi acara tersebut.
"Kalau saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Pendampingan sertifikasi halal ini bisa membuka peluang kerja baru. Bisa dari mahasiswa dan ibu-ibu rumah tangga," ujarnya.
Dengan adanya sertifikat halal ini, bisa menambah keyakinan bagi para UMKM. Di tengah makin ketatnya persaingan usaha yang sangat kompetitif saat ini, ini bisa jadi nilai plus bagi para UMKM. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim.
Dia berharap, kegiatan yang sama dapat digelar di Kabupaten Lombok Timur.
"Yang hadir hari ini mendapatkan pelatihan bisa menjadi pendamping. Ke depan insyaAllah kami di Lombok Timur jumlah UMKM-nya sangat banyak, kami berharap bisa dilakukan di Lombok Timur," jelasnya.(GM1)
0 Komentar