 |
| Melalui zoom Komisioner Bawaslu NTB Hasan Basri membuka rapat evaluasi penguatan pengelolaan medsos dan hubungan antar lembaga |
Garis Merah- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat evaluasi penguatan pengelolaan media sosial dan hubungan antar lembaga pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang digelar di Hotel Lombok Plaza, Rabu 5 Februari 2025.
Acara yang dihadiri oleh para stake holder seperti Polda NTB, Kesbangloldagri NTB, Komisi Informasi dibuka oleh Komisioner Bawaslu NTB Hasan Basri.
Dalam sambutannya Hasan Basri menegaskan bahwa penguatan demokrasi paska Pilkada harus tetap dilaksanakan. Meski ada Pilkada atau tidak ada pemilihan, ada tahapan atau tidak ada pemilihan wajib tetap dilakukan.
Hasan menyatakan penguatan demokrasi ini menjadi edukasi untuk persiapan Pilkada pada tahun 2029 mendatang.
"Jangan karena anggaran yang terbatas ataupun tidak ada agenda pemilihan penguatan demokrasi terhenti, penguatan harus tetap dilaksanakan sebagai edukasi bagi masyarakat dalam menghadapi Pilkada 2029 mendatang," Kata Hasan.
Hasan juga memaparkan pada Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, Bawaslu NTB telah bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan partisipatif.
Sebanyak 34 MoU dan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya MoU dan kerjasama dengan 10 kampus dan 14 OPD, sisanya organisasi kemasyarakatan dan komunitas lainnya tidak terkecuali dengan para awak media.
"Kita telah bekerjasama dengan berbagai stake holder kampus dan komunitas serta teman teman media, bahkan pemberitaan dari eksternal lebih banyak dibandingkan dari pihak internal, ini kinerja yang bagus bagi teman teman media dalam membantu kami," Ucap Hasan Basri.
Hasan juga mengapresiasi kinerja awak media dalam turut serta membantu pengawasan sehingga terciptanya Pilkada serentak 2024 yang aman lancar dan damai.
"Kita harus memberikan apresiasi yang tinggi teman teman media, pemberitaannya dan pengawasan membantu terciptanya pilkada serentak yang damai,"
Pada Pilkada serentak 2024 Bawaslu NTB juga telah membentuk kampung partisipatif yang tersebar di seluruh NTB. Terbanyak di Kota Mataram dan paling sedikit di Lombok Timur. Adapun total kampung pastisipatif yang terbentuk sebanyak 95. (GM1)
0 Komentar