Breaking News

Pola Kolaboratif Dalam Pengembangan Kompetensi

"Menguatkan dan Mengokohkan BPSDMD NTB Menjadi Mitra Terpercaya Lembaga Nasional"

Oleh: Dr. Ashari SH. MH Kepala BPSDMD NTB


Sebagai Lembaga Pelatihan Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPSDMD Provinsi NTB terus mengembangakan Jenis Pelatihan dan Capaian sasaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) umumnya dan ASN Lingkup Provinsi NTB khususnya. Sebagaimana amanat PP 17 tahun 2020 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS  dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dan PPPK 24 Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun. 

Sehingga menuntut setiap lembaga pelatihan pemerintah untuk  melaksanakan pengembangan kompetensi yang sesuai kebutuhan kompetensi dalam menunjang kinerja PNS. Perlu diketahui bahwa jumlah ASN  Provinsi NTB sebanyak 18.300 Orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12.583 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 5.717 orang. BPSDMD Provinsi NTB memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu capaian Indeks Profesional ASN (IPA) dengan dasar perhitungan yaitu jumlah ASN yang telah mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi.

Sejak berdiri sendiri sebagai Badan Pemerintah, BPSDM telah menyelenggarakan Puluhan Jenis Pelatihan baik manajerial, Teknis maupun sosio Kultural serta memfasilitasi Uji Sertifikasi Kompetensi dengan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi yang beragam dengan target sasaran PNS yang dengan jumlah besar dan sebaran wilayah yang beragam tentu juga menjadi tantangan dalam pengembangan kompetensi, maka dalam hal ini BPSDMD NTB melakukan inovasi dengan pemanfaatan teknologi melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis online sebagai alternative terbaik penyelenggaraan pelatihan yang efektif dan efisien. 

Inovasi yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud antara lain dengan pemanfaatan teknologi melalui pengembangan Learning Management System (LMS) sebagai media pembelajaran online dan penyelenggaraan kegiatan Webinar Series dengan Live Streaming (online) yang dilaksanakan setiap hari rabu yang dikenal dengan program “Rabu Cerdas” yang sangat efektif sebagai media sharing Knowlegde dengan capaian hingga awal bulan juni telah menerbitkan 3.125 sertifikat.

Disamping itu pengembangan jejaring Kerja Sama terus ditingkatkan dalam melaksanakan peran strategis BPSDM sebagai Lembaga Pelatihan Terakreditasi. Hal ini sejalan dengan langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam RPJM 2019 -2024 yakni salah satu langkah untuk memenuhi pembiayaan adalah pembiayaan alternative dengan kolaboratif melalui kerja sama daerah. Kerja Sama terus dikembangkan dan dilaksanakan dengan berbagai lembaga baik daerah maupun nasional sebagai mitra. Lembaga/instansi Mitra BPSDM Provinsi NTB antara lain:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se NTB sejumlah 10 Kabupaten/Kota, 

b. Pemerintah Desa se NTB sejumlah 1021 Desa;

c. Lembaga Swasta Daerah maupun Nasional antara lain kerjasama dengan Organisasi SKALA Provinsi NTB; KONI NTB dan lain lain.

d. Lembaga Nasional baik kementerian maupun non kementerian antara lain : Lembaga Admnistrasi Negara (LAN) RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mahkamah Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Pusat Pendidikandan Pelatihan  Kementerian Kominfo RI, Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas RI, Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dan Lembaga Nasional Lainnya.

Hal diatas menunjukkan bahwa luasnya peran strategis BPSDM sebagaimana fungsinya. Sehingga menuntut BPSDM untuk terus mengembangkan berbagai jenis Pelatihan yang harus sesuai dengan kebutuhan kompetensi baik kebutuhan organisasi pemerintah provinsi NTB maupun kebutuhan Mitra BPSDM. Kerja Sama ini dilakukan sebagai dasar penyelenggaraan program pelatihan tersebut. Berikut gambaran jenis pelatihan prioritas Tahun 2024 dari berbagai Pelatihan yang tersedia di BPSDMD Provinsi NTB yaitu : 

1. Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial antara lain : 

    a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional II (PKN II) Untuk Pejabatan Eselon 2 dan jumlah target 23 orang yang telah menjabat eseleon 2 

     b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Untuk Pejabat Eselon 3 dan jumlah target 119 orang pada jabatan eselon 3;

     c. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) untuk Pejabat Eselon 4 dan jumlah target 202 orang pada jabatan eselon 4, 

     d. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (LATSAR CPNS) dan jumlah target disesuaikan dengan pengangkatan tahun sebelumnya,

     e. Orientasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan jumlah target 5.717 orang sesuai data, 

      f. Orientasi DPRD Kabupaten/Kota dan jumlah target disesuaikan dengan usulan pemerintah Kabupaten/kota;

2. Pelatihan teknis tertentu antara lain : 

      a. Pelatihan Pengelolaan Barang Miliki Daerah (BMD);

      b. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (PBJ) Level 1, dan 

      c. Webinar Series “Rabu Cerdas” berbasis live streaming (daring). 

Pada Tahun ini juga, Provinsi NTB melalui BPSDMD NTB patut berbangga dimana beberapa kegiatan Pelatihan bersumber dari Lembaga Nasional tersebut menjadikan BPSDMD Provinsi NTB sebagai Lembaga Pelatihan terpercaya melakukan Pelatihan Program unggulan Lembaga Nasional tersebut yakni 

1. Program Government Transformation Academy (GTA) dari Pusdik kementerian Kominfo RI dengan beberapa jenis pelatihannya yaitu:

a. Pelatihan Sosial Media Analyst (SMA);

b. Pelatihan Digital Public Relations (DPR);

c. Pelatihan arsitektur SPBE;

d. Pelatihan Business Process Engineer;

e. Pelatihan Junior Graphic Design;

f. Pelatihan Junior Office Operator.

2. Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi dari Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) RI .

BPSDMD NTB sebagai salah satu Lembaga dari 3 Provinsi di indonesia yang dapat menyelenggarakan Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi secara mandiri;

3. Pelatihan Ideologi Pancasila dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

BPSDMD Provinsi NTB telah ditetapkan sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Mandiri karena telah memenuhi syarat utama yaitu terpenuhinya Fasilitator Maheswara utama 1 orang dan 7 orang maheswara madya, dimana BPIP telah menetapkan hanya 5 provinsi diindonesia yang telah memenuhi syarat tersebut.

4. Program Beasiswa Pendidikan dari Pusbindiklatren Bappenas RI

Program Pendidikan ini merupakan program magister Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan pembangunan dengan Universitas Brawijaya Malang jawa Timur sebagai perguruan tinggi pelaksana.

Dalam waktu dekat ini, Pelatihan yang akan diselenggarakan yakni Pelatihan Penyuluh Anti Korupsi KPK RI. Peserta Pelatihan ini berasal dari ASN Provinsi NTB, Kabupaten/Kota maupun ASN dari Beberapa Provinsi Lainnya. Kegiatan Pelatihan ini bertujuan untuk melahirkan agen-agen perubahan penyuluh anti korupsi tersertifikasi dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi NTB dalam rangka menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Pembentukan Penyuluh antikorupsi yang tersertifikasi dilakukan melalui 2 jalur yakni Pelatihan AntiKorupsi dan Jalur Pengalaman kerja. 

Berdasarkan data sebaran Penyuluh anti korupsi menurut LSP KPK bahwa di Provinsi NTB memiliki 35 Orang (1,02%) dari 3431 orang penyuluh yang tersertifikasi pada Lembaga KPK RI. Sebagai Provinsi yang berkomitmen pada anti  korupsi, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2022 tentang Implementasi Pendidikan Anti korupsi dan juga memiliki Forum Penyuluhan Anti korupsi NTB sebagai implementasi teknis kegiatan. Dan saat ini, dengan dukungan BPSDMD Provinsi NTB sebagai lembaga Penyelenggara Pelatihan anti korupsi maka menjadi penguatan dalam impelemntasi  anti korupsi di Provinsi NTB.

Sebagai wujud komitmen Kepala BPSDM NTB  Bapak Dr.H. Ashari SH, MH disela rapat selalu menekankan pembahasan pada persiapan penyelenggaraan pelatihan yang telah dipercayakan kepada BPSDMD NTB. Beliau selalu memberikan sorotan dan perhatian khusus pada tindak lanjut terkait  kendala dan permasalahan yang ditemukan selama proses kegiatan yang berlangsung di BPSDM Provinsi NTB terutama masalah kebersihan dan kesiapan sarana prasarana guna penyelenggaraan kegiatan yang lebih baik dan berkualitas.(*) 

0 Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close