 |
| Nur Jannah Direktur InSPIRASI NTB |
Garis Merah-Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 bakal diramaikan sejumlah calon pemimpin dari perempuan. Tak terkecuali di NTB.
Tercatat beberapa nama kandidat calon kepala daerah, sudah memantapkan diri untuk ikut bertarung di pemilihan gubernur (Pilgub), wali kota dan bupati.
Sebut saja di Pilgub NTB, ada Hj Sitti Rohmi Djalilah. Pencalonan perempuan kelahiran 29 November 1968 itu, dinilai yang paling moncer dan berpeluang besar menjadi calon pemimpin Bumi Gora di masa mendatang.
Bentuk keseriusannya terlihat dari berbagai macam manuver politik yang telah dilakukan, serta Rohmi juga telah mendaftarkan diri ke berbagai partai politik.
Sementara di pemilihan wali kota dan bupati, pencalonan kepala daerah yang berasal dari kalangan perempuan diprediksi akan lebih ramai lagi.
Ada sejumlah nama yang sudah tidak asing lagi, seperti Baiq Diyah Ratu Ganefi, Hj Nurhidayah, Nurul Adha hingga Khaeratun dan Hj. Sumiatun. Mereka adalah sosok yang bakal digadang-gadang masuk di bursa calon kepala daerah tingkat dua.
Kemunculan nama-nama tersebut, tentu menjadi perhatian aktivis perempuan. Nur Janah selaku direktur Institut Perempuan untuk Perubahan Sosial (InSPIRASI NTB) menyambut positif majunya calon perempuan di Pilkada NTB tahun 2024.
“Menjadi seorang pemimpin tidak hanya di dominasi oleh laki-laki, perempuan juga memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin,” jelasnya.
Perempuan memiliki komptensi dan kapasitas yang sangat layak diperhitungkan. Karena itu, yang diperlukan sekarang adalah berikan kesempatan bagi calon perempuan untuk bisa membuktikan diri menjadi pemimpin.
Jannah juga tidak setuju bila gender menjadi perdebatan untuk menjadi syarat seorang pemimpin. Baginya, perdebatan terkait kapasitas seorang perempuan apakah layak dan pantas untuk memimpin seharusnya sudah usai.
Membangun narasi perdebatan kepantasan seorang pemimpin, dari kalangan perempuan adalah kemunduran dalam berdemokrasi.
"Harusnya perdebatan semacam ini sudah usai, jangan lagi ada dikotomi pemimpin laki-laki atau perempuan, apa parameter kepantasannya selama ini? tidak ada ukuran jelas, dan mempertanyakan kepantasan seorang perempuan menjadi seorang pemimpin itu adalah persoalan usang,” tegas dia.
“Apabila masih ada yang memperdebatkan apakah perempuan layak memimpin maka kita mengalami kemunduran lagi, bahkan kemunduran ratusan tahun karena persoalan ini sebenarnya telah tuntas," sambung Jannah.
Meski demikian, Jannah juga mengakui menjadi seorang pemimpin dari kalangan perempuan tidak hanya bermodalkan elektoral, tetapi lebih dari itu kapasitas seorang pemimpin harus memiliki modal non gender atau feminisme yakni seperti jejaring baik di tingkat lokal ataupun nasional, leadership, manajerial, komunikasi dan latar pendidikan, menjadi faktor penilaian kriteria seorang pemimpin ideal.
Namun, tetap ada kelebihan dari seorang pemimpin perempuan. Seperti dalam bekerja, selalu memperhitungkan hal detail, lebih cekatan dan presisi dalam mengambil keputusan.
"Memang menjadi pemimpin tidak mudah tetapi kelebihan perempuan banyak dibanding laki laki, perempuan lebih cenderung memperhatikan hal hal kecil atau tepatnya hal detail sehingga tidak terjadi misleading dalam membuat keputusan, selain itu perempuan juga cekatan dan tangkas mengurus berbagai hal," jelasnya.
Karenanya, di Pilkada NTB 2024 ini, mereka bisa menjadikannya sebagai momentum pembuktian atas segala bentuk keraguan, tantangan serta harapan bagi pemimpin perempuan.
“Sebagai sesama perempuan, saya juga mengajak pemilih perempuan untuk memilih calon dari perempuan,” tandas Jannah.(GM1)
0 Komentar