 |
| Kadis Kominfotik Yusron Jadi mengatakan rencana penyewaan mobil listrik telah melalui perhitungan yang matang |
Garis Merah- Pemerintah Provinsi NTB pada tahun depan berencana akan menyewa sejumlah Mobil Listrik sebagai mobil dinas dan operasional kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Namun rencana ini mengundang pro dan kontra di masyarakat. Sejumlah pihak menganggap penyewaan mobil listrik untuk kendaraan dinas tersebut sebagai bentuk pemborosan.
Namun bagi Pemprov NTB penyewaan mobil listrik ini bukan tanpa alasan. Apa sebenarnya yang melatarbelakangi sehingga Pemprov NTB ingin menyewa mobil listrik sebagai pengganti mobil bagi para kepala dinas berikut penjelasan lengkapnya.
Jadi terkait kebijakan sewa mobil listrik oleh Pemprov NTB setidaknya ada dua dasar pertimbangannya. Pertama, adalah upaya efisiensi. Sebagaimana diketahui bahwa APBD 2026 sedang menghadapi tekanan karena berkurangnya pos dana transfer ke daerah, sehingga Pemerintah Provinsi NTB harus mencari kiat dan upaya agar APBD tetap sehat untuk meraih target pembangunan sesuai RPjMD.
Langkah penghematan di sektor belanja operasional termasuk pemeliharaan kendaraan dinas telah lama menjadi catatan evaluasi APBD.
Kepala Dinas Kominfotik sekaligus juru bicara Pemprov NTB Yusron Hari mengatakan, biaya pemeliharaan mobil dinas yang ada saat ini telah dikaji secara mendalam dari berbagai aspek.
Biaya pemeliharaan kendaraan dinas pertahun kata Yusron mencapai sekitar Rp 19 Miliar ditambah rata-rata belanja modal pengadaan mobil baru pertahun antara Rp 9-14 Miliar pertahun. Artinya kisaran Rp28-33 Miliar harus disiapkan untuk operasional mobil dinas per tahun.
"Sementara biaya sewa dan lain lain yang terkait dengan penerapan kebijakan tersebut sekitar Rp 25 miliar. Jadi dipastikan bisa menghemat milyaran yang bisa di optimalkan untuk membiayai program strategis dan unggulan," ujarnya, Senin 1 Desember 2025.
Kedua, lanjut Yusron semangat memperbaiki tata kelola kendaraan dinas. Gubernur ingin menyelesaikan temuan dan rekomendasi BPK bertahun-tahun mengenai buruknya tata kelola randis ini. Dengan kebijakan sewa ini maka randis lama sebagian besar akan dihapus melalui mekanisme yang sesuai aturan. Selain menghasilkan pendapatan juga menyelesaikan rekomendasi BPK.
"Dalam konteks inilah hadirnya kebijakan bapak gubernur terkait mobil listrik dapat di maklumi. Penggunaan mobil listrik selain menghemat, perbaikan tata kelola juga kita menunjukkan keberpihakan NTB mendukung program blue energy yang ramah lingkungan," jelasnya.
Yusron menegaskan rencana menyewa mobil listrik ini bukan asal asalan melainkan semua telah diperhitungkan.
"Jadi semua kebijakan ini dijalankan dengan penuh perhitungan," tandasnya.(GM1)
0 Komentar